Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014

DITANDATANGANI GUBERNUR JOKO WIDODO

DIBUAT TANGGAL 14 FEBRUARI 2014

BERLAKU TANGGAL 18 FEBRUARI 2014

Pengaturan mengenai sistem tata kota di Jakarta hendaknya dilaksanakan berdasarkan konsep berkelanjutan sustainability. Pengaturan tata kota di Jakarta telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1985-2005. Lihat disini. Perda ini telah dicabut berdasarkan Perda No. 6 Tahun 1999 (dibawah)

Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 - 2010. Lihat disini. Perda ini telah dicabut berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012 (dibawah)

Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Lihat disini. Perda ini masih berlaku dan menjadi acuan pembangunan tata kota Jakarta.

Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Lihat disini. Perda ini merupakan pengaturan detail dan bersifat operasional atas Perda No. 1 Tahun 2012.

Melalui Perda ini, pemerintah DKI Jakarta mengatur kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik yang disebut zonasi. Hal ini yang kerap menjadi permasalahan atas pelaku usaha karena kebanyakan pelaku usaha di Jakarta mendirikan usaha di zona non komersial, sehingga izin usaha mereka tidak dikeluarkan karena tidak sesuai dengan peruntukan.

Pada saat Perda Zonasi ini dikeluarkan, belum ada regulasi yang mengatur tentang penggunaan virtual office sebagai alamat tempat usaha. Akan tetapi pemerintah DKI Jakarta tetap memberikan perizinan terhadap permohonan dari pengguna kantor virtual office.